Can foreigners operate a call centre business in Indonesia?

Yes. KBLI 82200 (Aktivitas Pusat Panggilan (call Center)) is TERBUKA — open to 100% foreign ownership via PT PMA. No local Indonesian partner required.

What license is required for KBLI 82200?

KBLI 82200 has a Tinggi risk classification. Required license: NIB dan Izin. Processing time: 3 Hari.

KBLI 82200 is the Indonesian business classification code for "Aktivitas Pusat Panggilan (call Center)" (Call Centre). It falls under Section N of KBLI 2025, the Indonesian Standard Industrial Classification updated by BPS (Regulation 7/2025), effective June 18, 2026.

How did KBLI 82200 change from KBLI 2020 to 2025?

KBLI 82200 was mapped from previous code 82200 (KBLI 2020). All businesses must migrate to KBLI 2025 by June 18, 2026 per BPS Regulation 7/2025.

Breadcrumb

Security guard service patrol surveillance protection

KBLI 82200★ Gold-Tier Intel

Call Centre

Aktivitas Pusat Panggilan (call Center)

📋 Section N — Administrative & Support Services

✅Open· 100% ForeignHigh RiskDirect Match

Call center operations — providing inbound and/or outbound telephone-based customer service, technical support, telemarketing, market research, and other phone/digital communication services on behalf of other businesses. Business Process Outsourcing (BPO) for customer-facing communications. Includes modern omnichannel contact centers handling phone, email, chat, and social media.

Licensing & Requirements

What You Need

Risk LevelHigh (Tinggi)

License TypeNIB dan Izin

Processing3 Hari

Foreign Ownership100% Open

AuthorityBKPM / OSS

PP28/2025 Licensing Data1 scale

Mikro, Kecil, Menengah, BesarHigh RiskNIB dan Izin⏱ 3 HariFiktif Positif

Requirements (Indonesian)9

1Menyampaikan komitmen layanan 5 (lima) tahun

2Memenuhi ketentuan konfigurasi teknis

3Menyampaikan daftar alat/perangkat dan sertifikat perangkat

4Memiliki bukti kepemilikan alat/perangkat

5Memiliki perjanjian kerja sama dengan penyelenggara lain dan/atau Perizinan Berusaha penyelenggaraan jaringan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk penggunaan satelit asing yang telah memiliki hak labuh

6Memiliki pusat kontak informasi berkaitan dengan layanan prajual dan purnajual

7Menyampaikan surat pernyataan: a. Tidak memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika b. Daftar susunan pengurus untuk membuktikan bahwa direksi, pengurus, dan/atau badan hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam daftar hitam penyelenggara

8Mengajukan permohonan pelaksanaan uji laik operasi dan

9Memperoleh surat keterangan laik operasi berdasarkan pelaksanaan uji laik operasi

Post-License Obligations22

Menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan tersertifikasi

Mengutamakan penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi produksi dalam negeri sepanjang memungkinkan dan tersedia

Mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Memenuhi pelayanan dan perlindungan terhadap pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Melakukan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diselenggarakannya serta sarana dan prasarana telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Memenuhi kewajiban Kontribusi KPU/USO dalam bentuk dana berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menyampaikan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi dan Kontribusi KPU/USO

Memenuhi komitmen minimal layanan pada tahun pertama (awal operasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menuangkan setiap kerja sama penyelenggaraan telekomunikasi dalam perjanjian tertulis

Memenuhi ketentuan struktur kepemilikan saham pada badan hukum penyelenggara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Memenuhi standar kualitas penyelenggaraan telekomunikasi

Memublikasikan pencapaian standar kualitas layanan untuk setiap periode pelaporan secara daring melalui laman kontak layanan informasi milik penyelenggara telekomunikasi

Menyampaikan laporan penyelenggaraan jasa telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menetapkan besaran tarif penyelenggaraan telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika

Memenuhi komitmen layanan dan/atau penyediaan jasa telekomunikasi secara menyeluruh

Mencatat, merekam, dan/atau menyimpan secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan pelanggan paling singkat selama 3 (tiga) bulan

Memelihara rekaman data pengukuran kualitas layanan jasa telekomunikasi selama 1 (satu) tahun buku dan menyimpannya sampai dengan 1 (satu) tahun buku ke depan

Memenuhi ketentuan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi

Melaporkan penggunaan penomoran telekomunikasi setiap tahun

Melaksanakan kewajiban penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Memperoleh PB UMKU penomoran telekomunikasi

All scales (Mikro/Kecil/Menengah/Besar): HIGH risk (Tinggi)! NIB + Izin (full license) within 14 working days. Strict compliance requirements.

PMA

Fully open — 100% foreign ownership.

Why High Risk? Call centers handle sensitive customer data, financial information, and personal details. The High risk rating across all scales — including Mikro — reflects data protection and consumer rights concerns. Expect thorough compliance verification.

2020 → 2025

Direct match from KBLI 2020 (MATCH_LANGSUNG). Call center operations haven't changed in classification, but the regulatory environment has tightened with Indonesia's Personal Data Protection Law (UU PDP) enacted in 2022 and fully enforceable from 2024.

Bali Intelligence

Bali is not Indonesia's primary BPO hub — Jakarta, Semarang, and Yogyakarta dominate. But Bali-based call centers serve niche markets: English-language customer support for tourism/hospitality companies, multilingual support for international SaaS products, and boutique BPO operations leveraging Bali's lifestyle appeal to attract bilingual talent. The High risk rating at every scale (even Mikro) is a significant barrier — compliance costs are substantial relative to the thin margins in BPO. Companies must demonstrate data security infrastructure, employee training programs, and compliance with UU PDP. If you're considering a call center PMA in Bali, the cost structure (competitive salaries to attract quality English-speaking agents) makes it more expensive than Java-based alternatives.

Foreign Workers

TKA Eligible Positions

Kepmenaker 228/2019 — Category 17: Konstruksi

181 in category

1345Senior Business Development ExecutiveSenior Eksekutif Pengembangan Bisnis

1345Business Development AdministratorAdministrator Pengembangan Bisnis

Kepmen 228/2019 lists 181 TKA-eligible positions in this category. Selection optimized using ISCO classification methodology.

KEDUA Provision — Directors & Commissioners Exemption

Directors and Commissioners who do NOT manage personalia can work without being listed in the jabatan.

Complementary Codes

82100 — If you also provide general office admin services
62199 — If you develop call center software/technology
63122 — If your contact center includes a web-based portal
82990 — If you offer broader business support beyond phone services

✅Open· 100% ForeignLow Risk